Batanghari – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari, Rabu (07/06/2023) melaksanakan Rapat Paripurna tentang Nota Pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 bertempat di Ruang Pola Gedung DPRD Kabupaten Batang Hari.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari Anita Yasmin, SE, didampingi Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batang Hari Ilhamuddin, S.Pd.I. Wakil Bupati Batang Hari H. Bakhtiar, SP dan Sekretaris Dewan.
Rapat Paripurna di hadiri Anggota -anggota DPRD Kabupaten Batang Hari, Unsur Forkopimda, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Batang Hari dan udangan lainnya.
Dalam sambutan Bupati Batang Hari yang di bacakan Wakil Bupati H. Bakhtiar atas nama Pemerintah Kabupaten Batang Hari mengucapkan terima kasih dan apresiasi setingginya kepada segenap Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari yang selama ini telah berperan dan kemitraan yang telah terbangun baik, sehingga berbagai agenda pemerintahan dapat kita Laksanakan dengan baik, lancar dan sukses semua.
“Semua ini berkat sinergi, kolaborasi, komunikasi serta koordinasi yang kuat dari rekan-rekan DPRD dalam mengawal kepemimpinan kami,” ucap Bakhtiar.
Selanjutnya Wakil Bupati menyampaikan bahwa untuk laporan keuangan tahun anggaran 2022, Kabupaten Batang Hari telah meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa keuangan RI perwakilan Provinsi Jambi. Prestasi yang telah kita raih merupakan implementasi dari kerja keras, kerja ikhlas dan kerja tuntas serta kerja berkualitas kita semua rekan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang Hari.
“Semoga apa yang telah kita raih bersama saat ini, dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk mempertahan kan apa yang telah kita raih bersama dan bahkan lebih di tingkatkan untuk yang akan datang,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari Anita Yasmin mengingatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari untuk segera menyelesaikan catatan yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Jambi.
“Kami mengucapkan selamat kepada Pemerintah Daerah menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak delapan kali berturut-turut dan kami mengingatkan agar catatan dari BPK bisa segera ditindaklanjuti,” kata Ketua DPRD Kabupaten Batanghari..
Discussion about this post