Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, stigma yang disematkan pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai tempat buangan harus dibenahi.
Mendagri menyampaikan agar anggota APIP proaktif untuk membuat organisasinya menjadi tempat favorit.
Hal itu disampaikan Mendagri pada Webinar Penguatan APIP Melalui Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi/ Kabupaten/ Kota secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (13/9/2023).
“Komunitas inspektorat ini harus bisa tadi seperti disampaikan oleh Bapak Firli (Ketua KPK) benar, menjadi tempat yang favorit. Jangan menjadi tempat yang branding-nya tempat second class citizen, tempat buangan misalnya. Stigma itu harus dihapuskan, harus banyak dilakukan pembenahan, dan ini perlu ada langkah-langkah memang,” katanya.
Dia menyebut, langkah-langkah proaktif itu ditunjukkan dengan melakukan pendampingan pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga ketidakefisienan anggaran dan penyimpangan moral (moral hazard) bisa dicegah.
“APIP jangan hanya responsif, menerima pengaduan, kemudian melakukan audit, itu yang rutin-rutin. Tapi ada hal yang lebih penting lagi yaitu melakukan langkah-langkah proaktif,” terangnya.
Dalam rangka membenahi APIP, Mendagri menjelaskan, yang menjadi tantangan adalah bagaimana menciptakan iklim atau ekosistem di jajaran inspektorat yang lebih kuat.
Salah satu yang dia soroti yaitu pertama, penguatan kelembagaan dengan menempatkan posisi inspektorat pada orang yang tepat.
“Kedua, penguatan anggaran termasuk tunjangan bagi anggota APIP. Termasuk mungkin tunjangan khusus, supaya ini tempat menjadi favorit, supaya orang mau ke situ, kalau tidak ya orang kabur, akhirnya buang-buangan saja,” ujarnya.
Poin ketiga yaitu penguatan SDM. Mendagri menegaskan, SDM tidak hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas.
Dia meminta agar kekurangan personel di jajaran APIP didata sehingga kerja-kerja yang dilakukan bisa maksimal.
Pihaknya juga telah bekerja sama dengan sekolah kedinasan seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) agar menempatkan lulusannya di jajaran inspektorat.
“Kemudian satu lagi yaitu masalah jenjang karier, pembinaan karier, ini mungkin belum ter-cover di sana, kelembagaan anggaran, anggaran tadi sudah disampaikan, ada nanti surat dari Kemendagri kepada teman-teman daerah untuk memperkuat anggaran jajaran inspektorat,” ungkapnya. (Iqbal).
Discussion about this post