Batam – Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tingkat pemerintah daerah, dinilai masih belum masif.
Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan strategi percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) di tingkat pemerintah daerah, melalui program yang disebut dengan One Local Government One Zona Integritas (OLGOZI).
Sebagai langkah awal program tersebut akan dilakukan pencanangan Zona Integritas serentak untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, serta Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu, (4/10/2023).
Pelaksanaan pencanangan ZI ini akan dilakukan oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas bersama seluruh Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengatakan program OLGOZI menargetkan, agar setiap pemerintah daerah paling tidak memiliki unit kerja strategis yang mendapat predikat WBK/WBBM.
Diharapkan, program tersebut mampu menjadi salah satu solusi konkret untuk mendorong pemerintah daerah dalam membangun Zona Integritas dan mengawalnya hingga unit-unit kerja strategis di pemerintah daerah menjadi unit kerja yang bersih dan akuntabel, serta memiliki pelayanan publik yang prima.
“Selanjutnya, pelaksanaan program ini diharapkan mampu menjadi stimulus bagi unit kerja lain dan sehingga akan melahirkan semakin banyak unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM di pemerintah daerah,” ujar Deputi Erwan, di Jakarta (3/10).
Deputi Erwan menjelaskan, program tersebut juga akan mendorong percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang merata dan dapat dirasakan dampaknya secara langsung dan nyata oleh seluruh masyarakat di Indonesia.
Adapun fokus pelaksanaan Zona Integritas adalah pada unit layanan yang berdampak langsung ke masyarakat seperti Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) khusus untuk Kabupaten/Kota, serta Badan Pendapatan Daerah khusus untuk provinsi.
Dikatakan, secara spesifik, terdapat beberapa kondisi yang diharapkan dari hasil pembangunan Zona Integritas di setiap unit kerja tersebut.
Erwan menyebutkan kondisi yang di harapkan di Disdukcapil diantaranya yaitu database kependudukan yang update, meningkatnya kepemilikan dokumen adminduk dan catatan sipil, pelayanan Dukcapil yang mudah, dan cepat.
Sementara di unit kerja DPMPTSP, hasil yang diinginkan adalah terdapatnya peta potensi investasi yang update, meningkatnya nilai/realisasi investasi dan pelayanan DPMPTSP dengan harga yang sesuai standar, mudah, dan cepat.
“Sedangkan di RSUD diharapkan SIMRS/Sistem IT lainnya berjalan terpadu dan optimal, serta pelayanan di RSUD dengan biaya sesuai standar, mudah, dan cepat,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan, selain aksi pencanangan Zona Integritas serentak, program OLGOZI akan dilanjutkan dengan kegiatan asistensi Zona Integritas pada masing-masing provinsi yang akan diselenggaran pada Kota Batam, Kota Palangka Raya, dan Kota Makassar, dengan peserta seluruh unit kerja strategis tersebut.
Rangkaian kegiatan ini dapat disaksikan pencanangan secara live di kanal youtube Kementerian PANRB, dan rbkunwas pada pukul 09.00 WIB. (tugas).
Discussion about this post