Hasil Penilaian BPKP Inspektorat Kabupaten Merangin Naik Kapabilitas APIP Level 3

Merangin  – Setelah melalui tahapan menilaian yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Kabupaten Merangin akhirnya bisa naik level, dari Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Level 2 menjadi Level 3.

“Alhamdulillah, hasil dari penilaian BPKP, Inspektorat Merangin naik Level dari APIP Level 2 ke Level 3,”Jelas Defi Martika Inspektur Merangin menyampaikan media, Jumat  (8/11/2024) diruang kerjanya.

Lanjut ia, menyampaikan atas capaian yang diperoleh jajaran Inspektorat Merangin berhasil meraih APIP Level 3 dari BPKP mengucapkan terimakasih kepada Pj Bupati Merangin, Sekretaris Daerah, DPRD Merangin, Jajaran OPD, Instansi terkait, Pemerintah Desa atas dorongan dan kerjasama dalam menjalankan program pemerintah sesuai undang-undang dan peraturan yang sudah ditetapkan.

Kenaikan status APIP Inspektorat Kabupaten Merangin ditetapkan BPKP pada anggal 15 Oktober 2024 dengan Surat Nomor : PE.09.03/SP-376/D3/04/2024  Tentang Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP.

“Terima kasih juga kepada seluruh pegawai dilingkungan Inspektorat Merangin yang telah bekerja dengan baik sehingga APIP Level 3 bisa diraih, semoga bisa menjadi dorongan untuk meningkatkan kinerja dan pengawasan lebih baik,”ucap Defi

Defi Martika mengatakan ketika Level 3 telah dicapai berarti Peran dan layanan APIP di lingkungan Inspektorat Merangin telah dapat melakukan penilaian secara efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.

Dengan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan bisa mengawal Akuntabilitas sehingga bisa meningkatkan kinerja, tata kelola dan sumberdaya agar lebih kapabel.

“Dalam menindaklanjuti peningkatan Level ini, Inspektorat sudah membuat inovasi “Pojok Konsultasi”. Diharapkan dengan adanya inovasi ini akan dapat menjadi wadah bagi semua stakeholder untuk berkoordinasi, meminta pendapat, satran dan pertimbangan dalam rangka mencegah terjadinya kesalahan – kesalahan (peringatan dini) dan fraud dalam pelaksanaan sebuah kegiatan.
Kami menghimbau agar semua stakeholder memanfaatkan pojok konsultasi ini dengan baik dalam pencegahan korupsi di Kabupaten Merangin,”harapnya. (tugas).