Beritaglobal.id – Sebagai langkah nyata pencegahan maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam meluncurkan program Desa Binaan Imigrasi di wilayah Kecamatan Sagulung. Desa Binaan Imigrasi adalah merupakan bagian dari 13 Program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jend Pol (Hor. Purn) Drs Agus Andrianto, SH, MH.
Pada momen ini, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam juga menggelar kegiatan bakti sosial bersama Paguyuban Putera Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) Provinsi Kepulauan Riau di Kampung Tua Dapur 12 Kelurahan Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (14/5/2025).
Sebelum turun langsung bertemu masyarakat di Kampung Tua Dapur 12, tim Imigrasi Batam terlebih dahulu bersosialisasi di aula Kantor Kecamatan Sagulung, dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepri Ujo Sujoto, Kepala Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Hajar Aswad, Asisten II Pemerintah Kota Batam Yusfa Hendri, serta Camat Sagulung Muhammad Hafiz Rozie.
“Kami bentuk tujuh kelurahan binaan di Sagulung. Sebelumnya sudah ada dibentuk di Sekupang. Ini bukan hanya tentang pengawasan, tapi tentang membangun kesadaran kolektif. Masyarakat kami ajak jadi mata dan telinga negara untuk menghindari TPPO,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad.
Hajar Aswad menerangkan bahwa dipilihnya Kecamatan Sagulung sebagai lokasi Desa Binaan Imigrasi karena lokasinya yang strategis, padat penduduk dan berbatasan langsung dengan laut. Kondisi ini menjadi rawan dan sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai jalur keluar masuknya jaringan TPPO. Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah tergiur tawaran bekerja ke luar negeri tanpa prosedur yang resmi agar tidak menjadi korban perdagangan orang.
“Masyarakat akan dibekali pemahaman tentang ciri-ciri perekrutan ilegal, serta didorong untuk berani melapor jika mencurigai aktivitas mencurigakan, terutama yang melibatkan orang asing,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Kepri, Ujo Sujoto, mengingatkan masyarakat terkait modus operandi TPPO yang semakin canggih. Para pelaku tidak hanya menyasar kalangan ekonomi lemah, namun juga kepada generasi muda yang cakap teknologi dan fasih berbahasa asing.
“Mereka dijebak lewat media sosial, dijanjikan pekerjaan di luar negeri yang tampak legal tapi ternyata ilegal. Ada yang dipaksa kerja 17 jam sehari, bahkan ada yang sampai menjual organ tubuh di Kamboja. Ini harus dihentikan,” ungkapnya.
Ujo Sujoto memastikan bahwa pihaknya tidak akan segan menindak siapa pun, termasuk jika ada oknum aparat yang terlibat dalam jaringan perdagangan manusia ini. Penegasan ini adalah peringatan serius, sebab mafia TPPO sudah masuk ke berbagai lini.
“Anak-anak muda jangan jadi korban berikutnya. Kami tidak akan mentoleransi. Siapapun yang terbukti terlibat akan ditindak,” tegasnya.
Pemerintah Kota Batam melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Yusfa Hendri, mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan Imigrasi Batam ini. Ia menilai bahwa pembentukan Desa Binaan Imigrasi merupakan inisiatif ini sangat tepat dan perlu diperluas ke wilayah lain. Langkah ini menurutnya merupakan pendekatan strategis untuk mencegah perdagangan orang, terlebih Batam merupakan daerah perbatasan yang menjadi pintu keluar masuk utama pekerja migran.
“Sebagai daerah gateway, Batam sangat rawan terhadap praktik TPPO. Apa yang dilakukan Imigrasi ini sangat penting. Kita perlu membangun sistem pencegahan berlapis dengan melibatkan masyarakat,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Camat Sagulung, Muhammad Hafiz Rozie. Ia berharap program ini menjadi titik awal dari terciptanya lingkungan yang lebih aman dan sadar hukum.
“Terima kasih kepada Imigrasi Batam. Semoga dengan adanya desa binaan ini, tidak ada lagi praktik TPPO di wilayah Sagulung,” ucap Hafiz.
Mengingat wilayah Sagulung yang langsung berbatasan dengan laut, Hafiz menekankan pentingnya sistem pelaporan yang jelas dan responsif bagi masyarakat jika melihat adanya aktivitas yang mencurigakan. Hafiz mengungkapkan keprihatinannya terkait potensi TPPO yang sebagian besar menyusup lewat jalur laut. Apalagi tingginya angka pencari kerja di wilayahnya, sangat memungkinkan bagi mafia TPPO melakukan perekrutan.
“Kami sudah mengeluarkan lebih dari 2.200 kartu kuning dari Januari hingga Mei 2025 untuk para pencari kerja. Ini menunjukkan tingginya mobilitas dan semangat kerja anak-anak kita. Tapi jangan sampai salah jalan,” bebernya.
Di Kampung Tua Dapur 12, Imigrasi Batam menyalurkan sebanyak 200 paket sembako kepada warga. Selain itu Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswat, bersama Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Kepri, Ujo Sujoto, juga memberikan 10 paspor gratis kepada masyarakat.
“Pujakesuma, mereka penyambung lidah kami. Jadi kalau kami tak bisa langsung ke masyarakat atau pak camat, tolong dengarkan. Pujakesuma juga akan menyampaikan bahwa ini loh program Pak Menteri, inilah program imigrasi. Untuk pencegahan TPPO, inilah fungsi adanya ormas, menyambung lidah terkait kebijakan-kebijakan pusat,” tutup Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad. (Ihwan)
Discussion about this post