Inspektorat Pesawaran Bentuk Timsus Mengungkap Dugaan Korupsi Dana Desa Madajaya

Beritaglobal.id – Terkait laporan Warga Desa Madajaya Kecamatan Waykhilau yang melaporkan Kepala Desanya, Abdul Gofur soal indikasi penyimpangan Dana Desa (DD) tahun 2022.

Inspektorat Kabupaten Pesawaran merespon cepat atas laporan yang dilayangkan oleh warga Desa Madajaya dengan segera membentuk Tim khusus demi mengungkap dugaan seperti yang dilaporkan masyarakat.

Melalui Ketua Irban Investigasi, Asoka mengaku, pihaknya telah membentuk Tim Khusus (Timsus) guna menelaah laporan yang disampaikan oleh Warga Desa Madajaya Kecamatan Waykhilau tersebut.

“Surat perintah (SP) baru turun, rencananya terlebih dahulu kita akan klarisifikasi dengan memanggil saksi pelapor terlebih dahulu,” ungkap Asoka, saat dihubungi melalui ponselnya, Rabu (23/8/23).

Sementara itu, Ketua Tim bagian Telaah Inspektorat Pesawaran, Susi Patminingtyas,SH memastikan pihaknya telah memanggil pelapor (Warga-Red) guna dimintai keterangan terkait laporannya.

” Besok kita sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap pelapor, guna dimintai keterangannya. Sekaligus kita juga meminta bukti-bukti dasar dari laporan yang disampaikan mereka (warga-Red),” Terang Susi.Sekedar diketahui, berdasarkan data yang dihimpun sementara, realisasi DD 2022 yang terlihat mencurigakan diantaranya pada item kegiatan pelayanan administrasi umum dan kependudukan. Untuk alokasi yang dianggarkan begitu fantastis mencapai puluhan juta rupiah. Sementara Kasi Pelayanan sendiri mengaku tidak terlibat dan dan difungsikan dalam kegiatan tersebut.

Begitu juga pada kegiatan penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa di tahun 2022. Untuk alokasi Dana Desa (DD) yang dianggarkan mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan para kelompok Tani Desa Madajaya sendiri mengaku tidak tahu akan realisasi kegiatan tersebut.

Sama halnya dengan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), masyarakat Desa setempat bekerja secara gotong royong tanpa ada upah harian ongkos kerja (HOK). Menyusul realisasi BLT kuat dugaan ada mainan dan kongkalikong alias Nepotisme dalam penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM. Dan belum lagi pada pos kegiatan DD 2022 lainnya juga ditengarai mengalami kebocoran.

Jurnalis: Tony